Jam Begadang Malam | istimewa

editing | istimewa

• Dit

• Cut Dit,

• Paknek.

• Salda atau Salud.

• Maop.

buku Hadiah Kiriman Guntur Alam | foto sendiri

Salam dari Banda Aceh, 11 Juli 2012
Muhadzdzier M. Salda
@azirmaop

tulisan ini telah dimuat di atjehpost.com
[Muhadzdzier M. Salda; Bergiat di Syndicate Sastra Kedai Kupi, Anggota Jama’ah di Forum Diskusi Serikat Pemuda Gampong (SPG)]

MUSYAWARAH Daerah (Musda) XII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh pada tanggal 28-30 Juni 2013 dilaksanakan di Banda Aceh. Saya ingin menulis beberapa hal tentang organisasi kepemudaan yang selama ini sering dan jadi mitra bagi pemerintah.

Sebelumnya menarik ketika saya membaca status facebook di akun Risman Rachman pada Selasa, 18 Juni 2013. Risman menulis: “Menurut saya KNPI Aceh di bubarkan saja. Benarkah? Jika posisinya sbg mitra pemerintah Aceh sudah ada KMPA atau OKP lainnya yang selama ini mendukung pemerintah Aceh. Jika posisinya sbg mitra kritis pemerintah maka pamor KNPI bakal kalah kritis dari gerakan mahasiswa dan OKP lain yang berafiliasi dengan partai yang mengambil sikap kritis. KNPI Aceh baru dibutuhkan manakala mampu merumuskan POSISI BARU yang mampu menawarkan gagasan cerdas yang mengatasi gagasan yang ada kini namun mengalami kebuntuan di regulasi.”

KMPA yang dimaksudkan Risman adalah Komite Mahasiswa Pemuda Aceh, tempat bernaung pada mahasiswa dan anak muda yang ‘alumni aktifis’ Aceh di Jakarta dan sekarang telah kembali di Aceh. KMPA menjadi tempat berhimpun para pemuda Aceh yang meu-Aceh. Ini sekilas pandangan saya. Mereka aktif terlibat dan mengusung aspirasi masyarakat yang menolak calon independen pada Pilkada Aceh 2012 lalu. Terlepas pro kontra soal calon independen tersebut, setuju atau tidak pada aksi itu, sebuah kerja-kerja besar oleh KMPA dalam mengorganisir rakyat yang menolak calon independen dalam pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan.

Saya sepakat yang Risman tulis di status facebooknya. Selama ini memang kiprah KNPI Aceh kurang terlihat kontribusinya dalam pembangunan untuk kepentingan masyarakat Aceh. Apa prestasi besar yang hebat yang telah dilakukan oleh KNPI Aceh dalam mengakomodir kepentingan rakyat, dalam memberikan solusi-solusi yang konstruktif untuk pembangunan Aceh!?

Selama ini yang terlihat, KNPI jadi mitra pemerintah dalam kebijakan pemuda dan tentu saja mereka menenteng proposal ‘mengemis’ dana dari anggaran pemerintah Aceh, yang notabene adalah milik Rakyat Aceh. Jauh sebelum adanya pemerintahan Aceh sekarang, DPD II KNPI kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Gaung dan kiprahnya baru terlihat hanya ketika ada Musda, pelantikan, buka puasa bersama dan leha-leha seremonial tidak jelas lainnya.

Wadah KNPI Aceh sendiri, terdiri dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat nasional yang mempunyai pengurusan di tingkat provinsi. Ada sekitar 50 lebih OKP yang bernaung di bawah KNPI Aceh dan merekalah yang mempunyai hak suara untuk memilih calon ketua KNPI dalam setiap Musda. Ditambah lagi dengan utusan DPD KNPI kabupaten kota. Lebih dari 50 OKP itu adalah organisasi yang cuma ada ketua dan sekretaris, sekretariat bisa mereka bawa kemana-mana, karena stempel selalu berada dalam barasi sepeda motor, mobil dan atau dalam tas. Cuma beberapa saja yang aktif dan terus melakukan pengkaderan dan kegiatan-kegiatan, itupun bernasib sama, cuma OKP dari musda ke musda. Dan kiprahnya para pengurus baru terlihat ada ketika ada musda KNPI, dengan gaya memakai baju jas kebanggan OKP masing-masing. Saya yakin, kalau Tan Malaka mengetahui hal ini, betapa sedihnya dia di alam kubur.

Maka kerap kecurangan politik uang dimainkan oleh para tim sukses kandidat dan lobi-lobi politik monyet dalam menyukseskan para kandidat untuk berkuasa dan terpilih menjadi Ketua KNPI Aceh. Deal-deal berapa harga sebuah suara dari OKP untuk memilih calon tertentu akan dimainkan di sini. Apalagi KNPI Aceh selama masih diisi oleh kader partai politik, akan melakukan gerakan pencitraaan yang terus berkepentingan pada agenda partai politik tertentu. Seharusnya, KNPI sebagai wadah para pemuda berlatih, menjadi tokoh pemimpin rakyat yang akan meneruskan cita cita dan ideologi bangsa sesuai pancasila dan UUD 45, yang selalu kita agung-agungkan setiap kali upacara tujuh belasan.

Gaya pengurus orang-orang di KNPI Aceh terdiri dari para cecunguk pemuda-pemudi dengan gaya sepatu mengkilat dan ‘terkesan’ orang cerdas dan terdidik. Pemuda gampong si petani miskin, si pemuda peternak lembu, yakinlah tidak akan kita temukan di KNPI. Pengurus KNPI memang kebanyakan pemuda-pemudi yang mengklaim diri para politisi muda yang jadi kader berbagai partai politik tertentu, atau perwakilan OKP yang tidak berafiliasi dengan parai.

Gaya mentereng naik mobil mewah, sepatu mengkilat, baju kemeja rapi bukan kepalang, atau memakai jas kebesaran KNPI sebagai sebuah kebanggaan, atau dengan foto baliho kerap menyapa pejalan raya dengan senyum yang aduhai mempesona. Mereka ini adalah elit yang memang dekat dengan rakyat. Iya, rakyat kelas menengah ke atas. Bagaimana dengan rakyat miskin? Belum tersentuh dengan program-program untuk pemuda miskin yang meukuwin lam tapeh di kampung pedalaman Aceh. Pemuda gampong tidak kenal dengan KNPI. Jarang sekali kita mendengar ada agenda program kerja KNPI yang menyentuh langsung pada pemuda gampong. Kadang pengurus KNPI adalah para pemuda dengan gaya rambut mohawk (tirus) kelangit, sepatu mengkilat runcing, dan memegang smartphone merk terkenal di tangannya. Gagah bukan main!

Bagaimana Seharusnya?
Kalau program kerja KNPI Aceh yang setiap tahun dilaksanakan cuma buka puasa bersama atau dari Musda ke Musda. Acara dari hotel ke hotel. Kegiatan paling-paling melaksanakan maulid, atau acara seremonial atau seminar belaka, yang hanya dihadiri oleh elit-elit pemuda kota gagah berdasi yang tidak paham bagaimana kehidupan pemuda dan persoalan pemuda ditingkat gampong saat ini. Jadi untuk apa dipertahankan KNPI Aceh kalau cuma jadi benalu bagi anggaran Rakyat Aceh!? Toh juga sudah ada KMPA yang memang notabene sekarang ini sebagai tempat berkumpul para pemuda pemuda yang meu-Aceh, sebagai mitra pemerintah Aceh dalam mendukung kebijakan-kebijakan Zaini-Muzakkir.

Kalau posisi KNPI Aceh tidak mampu menjadi sebagai wadah komite pemuda terdepan dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan pemuda yang ada di Aceh, maka selayaknya kita kaji kembali apa yang sudah ditulis oleh Risman Rachman dalam status facebook seperti yang saya kutip di atas: “KNPI Aceh baru dibutuhkan manakala mampu merumuskan POSISI BARU yang mampu menawarkan gagasan cerdas yang mengatasi gagasan yang ada kini namun mengalami kebuntuan di regulasi.”

Kalau saja KNPI Aceh tidak bisa kritis dalam menyikapi berbagai persoalan rakyat Aceh hari ini, untuk apa KNPI dipertahankan di Aceh!?

Harapan kita pada Musda KNPI Aceh kali ini, akan lahir gagasan konstruktif yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan di Aceh, menjadi tempat para pemuda Aceh berkumpul dan terus melakukan kegiatan yang tidak cuma buka puasa bersama, tidak cuma buat maulid atau dari pelantikan ke pelantikan selanjutnya. Selamat ber-Musda, Jayalah pemuda Aceh![]

Ditengah paksaan mata kita menonton dan membaca berita tentang infotaiment para artis yang cuma bisa mengandalkan kepupoleran semata dan merusak pendidikan generasi kaum muda Indonesia, atau issu tentang naiknya Bahan Bakar Minyak, serta makin terkuaknya kasus suap daging sapi oleh elit PKS, mari kita lihat sejenak tentang issu Polri yang melarang Polisi Wanita (polwan) dilarang menggunakan jilbab ketika sedang berdinas.

Berita tentang larangan ini semakin menarik, kala Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Wakil Sekretaris Jenderal MUI KH Tengku Zulkarnaen akan membawa masalah ini sampai ke Mahkamah Konstitusi. Saya mendukung apa yang dilakukan oleh MUI tersebut. Kita juga apresiasi kepada Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyebutkan larangan Polisi Wanita berjilbab adalah melanggar HAM. Iya, ramai diantara kita tentu sepakat bahwa larangan berjilbab melanggar HAM!

Foto Atra bak google | Ist

Berita tentang polwan berjilbab mencuat ketika seorang polwan bertugas di jajaran Polda Jawa Tengah mengadu kepada seorang Ustad tentang keinginannya mengenakan jilbab; “Sudah lebih dari tiga tahun hati nurani saya menjerit karena sepulang dari menunaikan ibadah haji. Saya berkeinginan besar untuk mengenakan seragam Polri dengan berjilbab,” kata polwan yang tidak bersedia disebutkan namanya itu. Begitu yang saya kutip dari republika.co.id

Di situs facebook juga muncul sebuah page (halaman): Dukung Polwan Berseragam di Izinkan Menggunakan Jilbab. Ini sebagai satu diantara banyaknya dukungan yang diberikan kepada kaum hawa polwan yang ingin melakukan aktifitasnya sebagai polisi dengan menggunakan jilbab. Lalu kenapa ini dilarang oleh aturan Polisi Republik Indonesia?

Aceh, sejak tahun 2001 telah disahkan sebagai provinsi yang bisa menjalankan syariat islam. Satu satunya provinsi di Indonesia yang memperbolehkan perangkat daerah untuk melaksanakan syariat islam secara kaffah. Aturan aturan pelaksanaan syariat islam di Aceh dilakukan dengan adanya Qanun-Qanun (Perda) yang mengatur tentang banyak hal soal kehidupan masyarakat di Provinsi paling ujung Sumatera ini.

Polwan sebagai polisi wanita di Aceh menggunakan jilbab sejak tahun itu hingga sekarang, seorang teman saya dari Jakarta pernah ketika berkunjung ke Banda Aceh dalam sebuah tugas kedinasan, pernah meminta seorang Polwan yang sedang mengatur lalu lintas untuk foto bersama. Unik dan menarik katanya, daerah lain di Indonesia tidak ada polisi wanita yang menggunakan jilbab. Saya yang telah biasa melihat polwan memakai jilbab tentu bukan lagi jadi aneh melihat wanita berseragam polisi memakai jilbab. Mereka memakai celana longgar yang sampai ke mata kaki, ini disesuaikan dengan jilbab. Tentu saja tidak mungkin memakai jilbab kalau memakai rok cuma selutut.

Pernah juga saya mendengar, ada seorang polwan yang dari luar Aceh, ketika dia meminta memakai jilbab kepada atasnya, si atasan malah menyarankan dia untuk pindah tugas ke Aceh. Ini saran seorang atasan yang baik saya kira. Jika saja aturan Polri masih mengekang polwan yang berkeinginan untuk memakai jilbab di daerah lain selain provinsi Aceh, maka ini patut kita pertanyakan dimana kebijakan Polri yang punya toleransi terhadap anggotanya dalam menjalankan ibadah bagi yang beragama islam. Bukankah ini sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia? Saya kira silakan saja Polri memberi izin kepada seluruh polwan di Indonesia yang beragama islam untuk memakai jilbab, tanpa perlu melarang. Karena sama sama kita tau, jilbab merupakan identitas seorang muslim. Juga tidak ada pemaksaan ya bagi polwan muslim yang tidak memakai jilbab, cukup jadikan itu sebagai sebuah toleransi kita untuk saling menghargai sesama.

Polwan polwan di Aceh selama ini juga tidak ada masalah ketika mereka memakai jilbab dalam menjalankan tugas, saya melihatnya justru lebih sopan dan sangat anggun ketika mereka menjalankan tugas, sangat nampak berwibawa. Mereka juga mengaku sangat mudah ketika misalnya ada sosialisasi ke pesantren-pesantren, sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Dikalangan anggota TNI KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat) yang bertugas di Aceh juga memakai jilbab, sama dengan polwan. Mereka tampak garang dan anggun. Kapolres Sabang jgua seorang wanita, dia juga memakai jilbab dan tidak ada masalah selama ini. tetapi saya tidak tau, bagaimana ketika mereka ada tugas panggilan ke Mabes Polri, apa disana mereka (polwan Aceh) juga memakai seragam seperti di Aceh.

Oke, menutup tulisan ini, harapan saya jika memang aturan Polri masih melarang anggota wanitanya memakai jilbab, silakan saja mereka yang berkeinginan memakai jilbab untuk pindah ke Aceh. Bergabung bersama teman teman se-dinasnya yang sudah 10 tahun memakai jilbab. Bagaimana, Pak KaPolri? []

[telah dimuat di www atjehlink.com]
POHON begitu bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Manfaat pohon begitu besar menyumbang keseimbangan alam dimuka bumi ini. Selain untuk sumber makanan bagi manusia, pohon ternyata dapat menjadi penyaring udara yang kotor dari polusi. Pohon juga dapat menyimpan air yang banyak, tempat menyerap air dikala curah hujan tinggi.


ilutrasi tanam pohon

Menabung pohon merupakan hal yang menjadi tanggung jawab bagi semua umat manusia, yang (disadari atau tidak) hidupnya sangat bergantung dengan alam. Pohon sebagai bagian dari alam mesti dijaga dan ditata dengan baik demi keberlangsungan makhluk hidup dimuka bumi. Lalu bagaimana kita bisa mengajak manusia untuk terus peduli pada bumi dengan menabung pohon?

Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua perangkat pemangku kebijakan, semua manusia adalah khalifah dimuka bumi. Sebagai Khalifah, maka menanam pohon adalah salah satu hal yang harus terus dikampanyekan. Sudah menjadi kewajiban bagi manusia sebagai insan yang punya akal dan pikiran untuk terus menjaga alam sekitarnya secara lestari, demi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang mendiami bumi.

Menarik sekali apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dimana setiap calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan menanam sepasang pohon dilingkungan kantor urusan agama atau tempat publik lainnya.

Aturan ini telah diberlakukan sejak tahun 2003, oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten Lombok Barat, NTB.

Lain Lombok lain pula Makassar, pihak Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Makassar, Sulawesi Selatan. Dimana setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah, wajib menunjukkan surat bukti telah menaman pohon dari Kelurahan setempat sebagai salah satu syarat untuk melengkapi berkas ketika akan mengurus pernikahana di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

Dua hal diatas hendaknya dapat menjadi inspiratif bagi daerah lain di Indonesia, untuk menerapkan aturan dan syarat wajib menanam pohon bagi calon pasangan pengantin.

Setiap Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, para pemangku kebijakan tentunya dapat menerapkan aturan hukum bagi penduduknya dalam upaya menjaga alam dan lingkungannya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda, di Aceh disebut Qanun-red) tentang syarat wajib melampirkan bukti telah menanam pohon dari kecamatan bagi calon pasangan pengantin.

Cara-cara yang kreatif, inovatif dan bermanfaat seperti ini penting dilakukan dalam upaya mengkampanyekan penyelamatkan bumi kita yang semakin hari semakin gundul akibat kerusakan alam akibat dari tangan-tangan serakah manusia. Kita patut bangga dan mengapresiasi kebijakan luar biasa yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan.

Sejatinya, berbagai hal diatas dapat menjadi inspirasi bagi Pemerintah Kabupaten lainnya di Indonesia untuk membuat Perda yang sama tentang kewajiban menanam pohon bagi calon pengantin didaerahnya. Saya tertarik untuk mengaitkan tentang Perda diatas dengan kondisi Pemerintah Aceh. Aceh merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menerapkan aturah hukum Syari’at Islam sejak tahun 2001. segala bentuk aturan hukum yang berlaku di propinsi paling ujung pulau andalas ini tak terlepas dari kata ‘sesuai dengan Syariat Islam’. Jadi, agar ’sesuai dengan Syariat Islam’, mungkinkah Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pasangan Pengantin?

Saya kira menggalakkan program menanam pohon sah-sah saja dilakukan karena hal tersebut adalah bagian dari tujuan mulia seorang pemimpin (Khalifah) untuk menyelamatkan bumi. Demi menjaga alam yang bebas dari banjir ketika curah hujan yang semakin tinggi. Pemda Aceh bisa bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama di Aceh, dalam membuat Qanun yang didalamnya mengatur tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemudapemudi Aceh yang akan melangsungkan pernikahan.

Peraturan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupatan Lombok Barat dan Kecamatan Parangloe di Makassar, Pemda Kendal Jawa Tengah mestinya menjadi rujukan bagi Pemerintah Aceh untuk membuat Qanun yang didalamnya mengatur tentang kewajiban untuk menanam pohon bagi calon pengantin di Aceh.

Setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah, wajib melampirkan bukti/surat keterangan telah menanam pohon di sekitar sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jadi, wajib menanam pohon untuk para calon pengantin, Kenapa tidak?