KITABMAOP

Untuk Mengingat Dan Melawan Kesepian

Post Top Ad

#hastek

ESSAI (69) BERITA MEDIA (47) CATATAN HARIAN (47) GoBlog (12) PUISI (11) CERPEN (8)

09 September 2013

POLITIK JUAL BELI


sumber tulisan di : atjehpostCOM Rabu, 4 September 2013


MENGAWALI tulisan ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh akun twitter @wiratmadinata98, “Kedai kopi di Banda Aceh, kalau sudah maju dan pemiliknya kaya pasti pelayanannya memburuk. Kalau masih miskin reumeh luar biasa.” Saya kemudian membalas tweet tersebut –via @azirmaop- dengan menyebutkan, “Dalam politik juga demikian, kalau belum terpilih, rumeh (senyum) luar biasa, begitu sudah terpilih, sok mati pun.” Akun @wiratmadinata98 kemudian menyebutkan, kalau politiknya transaksional, memang nggak ada beda dengan dagang, meukat kupie. Menariknya pengacara ternama Todung Mulya Lubis via akun @TodungLubis menuliskan, “Panggung politik adalah panggung sandiwara, tempat transaksi, tempat dagang sapi. Di mana idealisme? Masih adakah?”
 
Sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke kampus di Unsyiah, saya kemudian banyak memikirkan apa yang disampaikan oleh Wiratmadinata dan Todung Mulya Lubis, bahwa memang politik transaksional menjelang pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014 kerap akan menjadi politik dagang jual beli antara calon anggota legislatif (caleg) dan pemilih, atau caleg dan orang yang bekerja sebagai penyelenggara pemilu. Inikah demokrasi menurut para elite politik, caleg, parpol yang mendefinisikan politik sebagai tempat bertransaksi jual beli suara demi kepentingan mereka berkuasa?

Banyak dari kita melihat kondisi alam demokrasi Indonesia hari ini kian jauh dari cita-cita para pendiri dan pejuang bangsa. Jika pemilu diasumsikan sebagai sebuah pasar, terjadi transaksi jual beli antara berbagai kalangan yang punya kepentingan. Caleg-caleg yang punya uang banyak, umumnya yang berlatar belakang sebagai pengusaha akan melaksanakan politik jual beli demi meraup suara untuk pemenangan mereka menuju gedung anggota dewan yang terhormat.

Mereka-mereka itu adalah anggota dewan yang minim akan pemahaman bagaimana sebuah pengabdian kepada rakyat dengan menjadi wakil rakyat. Jelas, para politisi yang melakukan jual beli seperti tamsilan meukat kupi (dagang) akan mengabaikan hak-hak kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Setelah terpilih lupa diri pada rakyat yang mengusung politisi tersebut.Anggota wakil rakyat yang demikian tentu beralasan, dia telah mengeluarkan modal politik yang cukup banyak saat pemilihan, dia pernah membagi kain sarung, membagikan sirup cap patung, potong kambing, beli sekian rupiah untuk satu suara, dan bantuan ini itu.

Lalu apakah pemilih juga harus kita salahkan dengan kondisi ini? Saya sepakat untuk tidak bisa! Namun ketika politisi yang melakukan politik transaksional menjalankan politik jual beli, lalu terpilih sebagai anggota dewan, tentu saja dia akan memikirkan bagaimana modal politik yang sudah sekian miliar dia keluarkan untuk kembali lagi. Ya tentu saja dengan melakukan praktik-praktik korupsi. Lalu, apa rakyat (pemilih) harus menyalahkan politisi yang begini perangainya?

Caleg miskin yang kuat ideologi, tetapi minim modal politik, hanya bisa gigit jari melihat persoalan ini. Tan Malaka menyebutkan: "Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda" Pileg 2014 banyak diisi oleh kaum muda yang punya niat yang begitu kuat untuk mengubah nasib bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Politisi muda yang berlatar belakang sebagai pengusaha, berideologi pragmatis mereka kerap tidak bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Lha selama hidup saja mereka tidak pernah merasakan lapar sebab setiap pagi makanan dan uang jajan sudah tersedia di atas meja yang diberikan oleh bapaknya.

Maka, saatnya politisi-politisi muda yang berideologi harus bersatu untuk melakukan pencerdasan kepada pemilih. Banyak politisi jahat hari ini memang, tetapi ini bisa dilawan dengan memilih para caleg yang berkualitas dan punya integritas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Korupsi lahir juga disebabkan oleh politik transaksional ini, di mana politikus yang sudah mengeluarkan uang banyak pada saat pemilihan, akan melakukan berbagai cara untuk balik modal mereka. Kondisi hari ini, kita bisa melihat, semarak jelang pemilu legislatif, senyum manis para caleg menggoda pemilih sepanjang jalan raya dari jalan kota hingga tingkat gampong dari spanduk.

Bandingkan ketika mereka sudah terpilih, untuk menyapa rakyat saja lupa diri, tahunya cuma minta tunjangan dan gaji disediakan lebih oleh negara, kerja mereka nihil. Belum lagi dengan agenda mereka jalan-jalan ke luar negeri bawa serta anak istri. Duh, inilah kondisi wakil rakyat kita yang abai terhadap etika dan moral kepada rakyat yang masih dirundung duka mendalam karena persoalan klasik mereka terlahir di negara ini. Kalau sudah begini, apa bedanya dengan apa yang ditamsilkan oleh @wiratmadinata98 dan @TodungLubis di atas? Mari, saatnya pemilih cerdas melihat dan memilih para wakil rakyat yang hari ini sudah lupa pada pemilihnya untuk tidak lagi memilih mereka pada pemilu yang akan datang. Semoga![]


MENGAWALI tulisan ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh akun twitter @wiratmadinata98, “Kedai kopi di Banda Aceh, kalau sudah maju dan pemiliknya kaya pasti pelayanannya memburuk. Kalau masih miskin reumeh luar biasa.” Saya kemudian membalas tweet tersebut –via @azirmaop- dengan menyebutkan, “Dalam politik juga demikian, kalau belum terpilih, rumeh (senyum) luar biasa, begitu sudah terpilih, sok mati pun.”
Akun @wiratmadinata98 kemudian menyebutkan, kalau politiknya transaksional, memang nggak ada beda dengan dagang, meukat kupie. Menariknya pengacara ternama Todung Mulya Lubis via akun @TodungLubis menuliskan, “Panggung politik adalah panggung sandiwara, tempat transaksi, tempat dagang sapi. Di mana idealisme? Masih adakah?”
Sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke kampus di Unsyiah, saya kemudian banyak memikirkan apa yang disampaikan oleh Wiratmadinata dan Todung Mulya Lubis, bahwa memang politik transaksional menjelang pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014 kerap akan menjadi politik dagang jual beli antara calon anggota legislatif (caleg) dan pemilih, atau caleg dan orang yang bekerja sebagai penyelenggara pemilu. Inikah demokrasi menurut para elite politik, caleg, parpol yang mendefinisikan politik sebagai tempat bertransaksi jual beli suara demi kepentingan mereka berkuasa?
Banyak dari kita melihat kondisi alam demokrasi Indonesia hari ini kian jauh dari cita-cita para pendiri dan pejuang bangsa. Jika pemilu diasumsikan sebagai sebuah pasar, terjadi transaksi jual beli antara berbagai kalangan yang punya kepentingan. Caleg-caleg yang punya uang banyak, umumnya yang berlatar belakang sebagai pengusaha akan melaksanakan politik jual beli demi meraup suara untuk pemenangan mereka menuju gedung anggota dewan yang terhormat.
Mereka-mereka itu adalah anggota dewan yang minim akan pemahaman bagaimana sebuah pengabdian kepada rakyat dengan menjadi wakil rakyat. Jelas, para politisi yang melakukan jual beli seperti tamsilan meukat kupi (dagang) akan mengabaikan hak-hak kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Setelah terpilih lupa diri pada rakyat yang mengusung politisi tersebut.
Anggota wakil rakyat yang demikian tentu beralasan, dia telah mengeluarkan modal politik yang cukup banyak saat pemilihan, dia pernah membagi kain sarung, membagikan sirup cap patung, potong kambing, beli sekian rupiah untuk satu suara, dan bantuan ini itu.
Lalu apakah pemilih juga harus kita salahkan dengan kondisi ini? Saya sepakat untuk tidak bisa! Namun ketika politisi yang melakukan politik transaksional menjalankan politik jual beli, lalu terpilih sebagai anggota dewan, tentu saja dia akan memikirkan bagaimana modal politik yang sudah sekian miliar dia keluarkan untuk kembali lagi. Ya tentu saja dengan melakukan praktik-praktik korupsi. Lalu, apa rakyat (pemilih) harus menyalahkan politisi yang begini perangainya?
Caleg miskin yang kuat ideologi, tetapi minim modal politik, hanya bisa gigit jari melihat persoalan ini. Tan Malaka menyebutkan “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda.”
Pileg 2014 banyak diisi oleh kaum muda yang punya niat yang begitu kuat untuk mengubah nasib bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Politisi muda yang berlatar belakang sebagai pengusaha, berideologi pragmatis mereka kerap tidak bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Lha selama hidup saja mereka tidak pernah merasakan lapar sebab setiap pagi makanan dan uang jajan sudah tersedia di atas meja yang diberikan oleh bapaknya.
Maka, saatnya politisi-politisi muda yang berideologi harus bersatu untuk melakukan pencerdasan kepada pemilih. Banyak politisi jahat hari ini memang, tetapi ini bisa dilawan dengan memilih para caleg yang berkualitas dan punya integritas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Korupsi lahir juga disebabkan oleh politik transaksional ini, di mana politikus yang sudah mengeluarkan uang banyak pada saat pemilihan, akan melakukan berbagai cara untuk balik modal mereka. Kondisi hari ini, kita bisa melihat, semarak jelang pemilu legislatif, senyum manis para caleg menggoda pemilih sepanjang jalan raya dari jalan kota hingga tingkat gampong dari spanduk.
Bandingkan ketika mereka sudah terpilih, untuk menyapa rakyat saja lupa diri, tahunya cuma minta tunjangan dan gaji disediakan lebih oleh negara, kerja mereka nihil. Belum lagi dengan agenda mereka jalan-jalan ke luar negeri bawa serta anak istri.
Duh, inilah kondisi wakil rakyat kita yang abai terhadap etika dan moral kepada rakyat yang masih dirundung duka mendalam karena persoalan klasik mereka terlahir di negara ini. Kalau sudah begini, apa bedanya dengan apa yang ditamsilkan oleh @wiratmadinata98 dan @TodungLubis di atas? Mari, saatnya pemilih cerdas melihat dan memilih para wakil rakyat yang hari ini sudah lupa pada pemilihnya untuk tidak lagi memilih mereka pada pemilu yang akan datang. Semoga![]
- See more at: http://atjehpost.com/saleum_read/2013/09/04/65047/77/3/Politik-jual-beli#sthash.b5FZviuu.dpuf
MENGAWALI tulisan ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh akun twitter @wiratmadinata98, “Kedai kopi di Banda Aceh, kalau sudah maju dan pemiliknya kaya pasti pelayanannya memburuk. Kalau masih miskin reumeh luar biasa.” Saya kemudian membalas tweet tersebut –via @azirmaop- dengan menyebutkan, “Dalam politik juga demikian, kalau belum terpilih, rumeh (senyum) luar biasa, begitu sudah terpilih, sok mati pun.”
Akun @wiratmadinata98 kemudian menyebutkan, kalau politiknya transaksional, memang nggak ada beda dengan dagang, meukat kupie. Menariknya pengacara ternama Todung Mulya Lubis via akun @TodungLubis menuliskan, “Panggung politik adalah panggung sandiwara, tempat transaksi, tempat dagang sapi. Di mana idealisme? Masih adakah?”
Sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke kampus di Unsyiah, saya kemudian banyak memikirkan apa yang disampaikan oleh Wiratmadinata dan Todung Mulya Lubis, bahwa memang politik transaksional menjelang pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014 kerap akan menjadi politik dagang jual beli antara calon anggota legislatif (caleg) dan pemilih, atau caleg dan orang yang bekerja sebagai penyelenggara pemilu. Inikah demokrasi menurut para elite politik, caleg, parpol yang mendefinisikan politik sebagai tempat bertransaksi jual beli suara demi kepentingan mereka berkuasa?
Banyak dari kita melihat kondisi alam demokrasi Indonesia hari ini kian jauh dari cita-cita para pendiri dan pejuang bangsa. Jika pemilu diasumsikan sebagai sebuah pasar, terjadi transaksi jual beli antara berbagai kalangan yang punya kepentingan. Caleg-caleg yang punya uang banyak, umumnya yang berlatar belakang sebagai pengusaha akan melaksanakan politik jual beli demi meraup suara untuk pemenangan mereka menuju gedung anggota dewan yang terhormat.
Mereka-mereka itu adalah anggota dewan yang minim akan pemahaman bagaimana sebuah pengabdian kepada rakyat dengan menjadi wakil rakyat. Jelas, para politisi yang melakukan jual beli seperti tamsilan meukat kupi (dagang) akan mengabaikan hak-hak kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Setelah terpilih lupa diri pada rakyat yang mengusung politisi tersebut.
Anggota wakil rakyat yang demikian tentu beralasan, dia telah mengeluarkan modal politik yang cukup banyak saat pemilihan, dia pernah membagi kain sarung, membagikan sirup cap patung, potong kambing, beli sekian rupiah untuk satu suara, dan bantuan ini itu.
Lalu apakah pemilih juga harus kita salahkan dengan kondisi ini? Saya sepakat untuk tidak bisa! Namun ketika politisi yang melakukan politik transaksional menjalankan politik jual beli, lalu terpilih sebagai anggota dewan, tentu saja dia akan memikirkan bagaimana modal politik yang sudah sekian miliar dia keluarkan untuk kembali lagi. Ya tentu saja dengan melakukan praktik-praktik korupsi. Lalu, apa rakyat (pemilih) harus menyalahkan politisi yang begini perangainya?
Caleg miskin yang kuat ideologi, tetapi minim modal politik, hanya bisa gigit jari melihat persoalan ini. Tan Malaka menyebutkan “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda.”
Pileg 2014 banyak diisi oleh kaum muda yang punya niat yang begitu kuat untuk mengubah nasib bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Politisi muda yang berlatar belakang sebagai pengusaha, berideologi pragmatis mereka kerap tidak bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Lha selama hidup saja mereka tidak pernah merasakan lapar sebab setiap pagi makanan dan uang jajan sudah tersedia di atas meja yang diberikan oleh bapaknya.
Maka, saatnya politisi-politisi muda yang berideologi harus bersatu untuk melakukan pencerdasan kepada pemilih. Banyak politisi jahat hari ini memang, tetapi ini bisa dilawan dengan memilih para caleg yang berkualitas dan punya integritas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Korupsi lahir juga disebabkan oleh politik transaksional ini, di mana politikus yang sudah mengeluarkan uang banyak pada saat pemilihan, akan melakukan berbagai cara untuk balik modal mereka. Kondisi hari ini, kita bisa melihat, semarak jelang pemilu legislatif, senyum manis para caleg menggoda pemilih sepanjang jalan raya dari jalan kota hingga tingkat gampong dari spanduk.
Bandingkan ketika mereka sudah terpilih, untuk menyapa rakyat saja lupa diri, tahunya cuma minta tunjangan dan gaji disediakan lebih oleh negara, kerja mereka nihil. Belum lagi dengan agenda mereka jalan-jalan ke luar negeri bawa serta anak istri.
Duh, inilah kondisi wakil rakyat kita yang abai terhadap etika dan moral kepada rakyat yang masih dirundung duka mendalam karena persoalan klasik mereka terlahir di negara ini. Kalau sudah begini, apa bedanya dengan apa yang ditamsilkan oleh @wiratmadinata98 dan @TodungLubis di atas? Mari, saatnya pemilih cerdas melihat dan memilih para wakil rakyat yang hari ini sudah lupa pada pemilihnya untuk tidak lagi memilih mereka pada pemilu yang akan datang. Semoga![]
- See more at: http://atjehpost.com/saleum_read/2013/09/04/65047/77/3/Politik-jual-beli#sthash.b5FZviuu.dpuf
MENGAWALI tulisan ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh akun twitter @wiratmadinata98, “Kedai kopi di Banda Aceh, kalau sudah maju dan pemiliknya kaya pasti pelayanannya memburuk. Kalau masih miskin reumeh luar biasa.” Saya kemudian membalas tweet tersebut –via @azirmaop- dengan menyebutkan, “Dalam politik juga demikian, kalau belum terpilih, rumeh (senyum) luar biasa, begitu sudah terpilih, sok mati pun.”
Akun @wiratmadinata98 kemudian menyebutkan, kalau politiknya transaksional, memang nggak ada beda dengan dagang, meukat kupie. Menariknya pengacara ternama Todung Mulya Lubis via akun @TodungLubis menuliskan, “Panggung politik adalah panggung sandiwara, tempat transaksi, tempat dagang sapi. Di mana idealisme? Masih adakah?”
Sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke kampus di Unsyiah, saya kemudian banyak memikirkan apa yang disampaikan oleh Wiratmadinata dan Todung Mulya Lubis, bahwa memang politik transaksional menjelang pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014 kerap akan menjadi politik dagang jual beli antara calon anggota legislatif (caleg) dan pemilih, atau caleg dan orang yang bekerja sebagai penyelenggara pemilu. Inikah demokrasi menurut para elite politik, caleg, parpol yang mendefinisikan politik sebagai tempat bertransaksi jual beli suara demi kepentingan mereka berkuasa?
Banyak dari kita melihat kondisi alam demokrasi Indonesia hari ini kian jauh dari cita-cita para pendiri dan pejuang bangsa. Jika pemilu diasumsikan sebagai sebuah pasar, terjadi transaksi jual beli antara berbagai kalangan yang punya kepentingan. Caleg-caleg yang punya uang banyak, umumnya yang berlatar belakang sebagai pengusaha akan melaksanakan politik jual beli demi meraup suara untuk pemenangan mereka menuju gedung anggota dewan yang terhormat.
Mereka-mereka itu adalah anggota dewan yang minim akan pemahaman bagaimana sebuah pengabdian kepada rakyat dengan menjadi wakil rakyat. Jelas, para politisi yang melakukan jual beli seperti tamsilan meukat kupi (dagang) akan mengabaikan hak-hak kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Setelah terpilih lupa diri pada rakyat yang mengusung politisi tersebut.
Anggota wakil rakyat yang demikian tentu beralasan, dia telah mengeluarkan modal politik yang cukup banyak saat pemilihan, dia pernah membagi kain sarung, membagikan sirup cap patung, potong kambing, beli sekian rupiah untuk satu suara, dan bantuan ini itu.
Lalu apakah pemilih juga harus kita salahkan dengan kondisi ini? Saya sepakat untuk tidak bisa! Namun ketika politisi yang melakukan politik transaksional menjalankan politik jual beli, lalu terpilih sebagai anggota dewan, tentu saja dia akan memikirkan bagaimana modal politik yang sudah sekian miliar dia keluarkan untuk kembali lagi. Ya tentu saja dengan melakukan praktik-praktik korupsi. Lalu, apa rakyat (pemilih) harus menyalahkan politisi yang begini perangainya?
Caleg miskin yang kuat ideologi, tetapi minim modal politik, hanya bisa gigit jari melihat persoalan ini. Tan Malaka menyebutkan “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda.”
Pileg 2014 banyak diisi oleh kaum muda yang punya niat yang begitu kuat untuk mengubah nasib bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Politisi muda yang berlatar belakang sebagai pengusaha, berideologi pragmatis mereka kerap tidak bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Lha selama hidup saja mereka tidak pernah merasakan lapar sebab setiap pagi makanan dan uang jajan sudah tersedia di atas meja yang diberikan oleh bapaknya.
Maka, saatnya politisi-politisi muda yang berideologi harus bersatu untuk melakukan pencerdasan kepada pemilih. Banyak politisi jahat hari ini memang, tetapi ini bisa dilawan dengan memilih para caleg yang berkualitas dan punya integritas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Korupsi lahir juga disebabkan oleh politik transaksional ini, di mana politikus yang sudah mengeluarkan uang banyak pada saat pemilihan, akan melakukan berbagai cara untuk balik modal mereka. Kondisi hari ini, kita bisa melihat, semarak jelang pemilu legislatif, senyum manis para caleg menggoda pemilih sepanjang jalan raya dari jalan kota hingga tingkat gampong dari spanduk.
Bandingkan ketika mereka sudah terpilih, untuk menyapa rakyat saja lupa diri, tahunya cuma minta tunjangan dan gaji disediakan lebih oleh negara, kerja mereka nihil. Belum lagi dengan agenda mereka jalan-jalan ke luar negeri bawa serta anak istri.
Duh, inilah kondisi wakil rakyat kita yang abai terhadap etika dan moral kepada rakyat yang masih dirundung duka mendalam karena persoalan klasik mereka terlahir di negara ini. Kalau sudah begini, apa bedanya dengan apa yang ditamsilkan oleh @wiratmadinata98 dan @TodungLubis di atas? Mari, saatnya pemilih cerdas melihat dan memilih para wakil rakyat yang hari ini sudah lupa pada pemilihnya untuk tidak lagi memilih mereka pada pemilu yang akan datang. Semoga![]
- See more at: http://atjehpost.com/saleum_read/2013/09/04/65047/77/3/Politik-jual-beli#sthash.b5FZviuu.dpuf

No comments:

Post a Comment